Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usaha Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (KOAPGI) bersamaKoperasi Jasa Peternak Indonesia Citra Berdikari mengembangkan peternakan domba. Langkah pengembangan UMKM ditengah pandemi Covid 19 ini harus mendapatkan perhatian serius serta bantuan dari pemerintah. "Neraca perdagangan daging kambing dan domba Indonesia dari tahun ke tahun selalu defisit, dan trennya meningkat sebesar 18,77 persen per tahun. Impor terbesar dari Australia dan Amerika Serikat. Pengembangan usaha peternakan domba yang dilakukan KOAPGI, diharapkan bisa menekan impor serta menjaring pasar luar negeri,"ujar Bamsoet usai menerima pengurus KOAPGI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (28/9/20). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KOAPGI Rimond Barkah Sukandi serta anggota KOAPGI Sandya Pudja dan Sudjo Hartono.
Ketua DPR RI ke 20 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi daging domba Indonesia di tahun 2019 sebesar 91.039 ton, lebih besar dibanging 2018 sebesar 82.274 ton. Kementerian Pertanian memperkirakan, selama lima tahun ke depan, sejak 2019 hingga 2023, diproyeksikan produksi daging domba Indonesia mengalami peningkatan dengan rata rata sebesar 1,85 persen per tahun. "Dengan membuka usaha peternakan domba, KOAPGI turut berkontribusi membuka lapangan usaha baru. Karenanya, perlu dukungan financial dari perbankan maupun pemerintah melalui Kementerian UMKM," kata Bamsoet. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Presiden Joko Widodo tengah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga tahun 2021. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 356,9 triliun untuk tahun anggaran 2021. UMKM akan mendapatkan bantuan sekitar Rp 48,8 triliun. Antara lain untuk subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.
"Sedangkan dalam PEN 2020, berbagai fasilitas untuk UMKM juga sudah diberikan, antara lain Rp 34,15 triliun untuk subsidi bunga, Rp 28,06 triliun untuk insentif pajak, dan Rp 6 triliun untuk penjaminan kredit modal kerja baru. KOAPGI bisa memanfaatkan peluang bantuan tersebut, karena pemerintah serius memajukan UMKM," pungkas Bamsoet.
Status Bebas Visa Indonesia-Suriname Resmi Berlaku
Pemerintah Suriname kini telah resmi memberlakukan bebas visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan terhitung mulai tanggal 1 September 2020, bebas visa secara resmi berlaku dan diberikan bagi WNI pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa. “WNI pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa dengan masa berlaku minimal […]