Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dianggap memiliki peluang cukup besar untuk menjadi menteri Jokowi menggantikan Edhy Prabowo yang menyatakan mundur dari Menteri KKP karena terkait dugaan kasus ekspor benih lobster. Pengamat Politik dari Indo Barometer, M Qodari mengatakan beberapa alasan. "Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo. Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar Qodari ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia peluang Fadli Zon jadi menteri jika Presiden Jokowi cuma mengganti jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo, rekan separtai Fadli Zon. "Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan. Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," ujar Qodari. Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.
Padahal sebelumnya Prabowo dan Jokowi merupakan rival di Pilpres 2019. Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. "Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar Qodari.
Dengan demikian, menurut Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti. "Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya. Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK akan membawa sejumlah implikasi politik.
Salah satunya, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. "Saya memperkirakan mungkin dalam waktu yang dekat akan ada reshuffle kabinet dan Presiden Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet terbatas di pemerintahan," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020). Menurut Arya, peristiwa ini bakal jadi momentum tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle.
Apalagi, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin telah berusia lebih dari satu tahun. Apalagi, sekitar lima bulan lalu Jokowi juga sempat menyampaikan ancaman reshuffle saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di depan para menterinya. Namun, ancaman itu belum dieksekusi Jokowi hingga saat ini.
Arya menduga, reshuffle tidak hanya akan dilakukan terhadap jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi juga sejumlah menteri lain yang kinerjanya dinilai kurang maksimal. Bisa jadi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, menteri menteri yang dirombak adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau ekonomi. Sebab, Presiden menginginkan sosok dengan kualifikasi dan pengalaman tinggi untuk pulih dari situasi pandemi
"Jadi mungkin momentum ini akan digunakan oleh Presiden untuk mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dan melakukan reshuffle," ujar Arya. "Dugaan saya sih mungkin tidak hanya di Menteri KKP saja, tetapi juga akan menyasar kementerian kementerian lain yang underperformances," tuturnya. Terkait sosok pengganti Edhy, menurut Arya, bisa jadi Jokowi menunjuk kader Partai Gerindra, partai yang semula menaungi Edhy.
Namun demikian, tak menutup kemungkinan Presiden menunjuk kalangan profesional non partai. Arya menyebutkan, saat reshuffle Kabinet Kerja, Jokowi pernah memangkas kursi menteri yang diduduki kader partai dan diganti dengan kalangan profesional. Akan tetapi, sekalipun pengganti Edhy nantinya bukan dari Gerindra, Arya meyakini bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan tetap mendapat kursi penting di kementerian yang sama.
"Tapi tentu dalam politik nggak ada yang benar benar hilang. Kalau misalnya jabatan untuk KKP ini dipangkas oleh Gerindra, Gerindra akan diberikan posisi yang lain juga. Kan ada deal deal nya, kompensasinya juga," kata dia. Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. "KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020) pukul 23.45 WIB.
Seperti diketahui, Edhy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno Hatta, Rabu dini hari. Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Selain di Bandara Soekarno Hatta, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain di Jakarta dan Depok.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu siang.
