Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menanggapi terkait pernyataan Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan yang menyebut Jawa Barat di posisi teratas sebagai tempat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 14 tahun. Beka mengatakan riset tersebut tidak mengejutkan karena menurutnya memang belum banyak kemajuan atau penyelesaian kasus kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah Jawa barat. Untuk itu, kata Beka, pemerintah daerah harus tegas dalam menegakkan hak konstitusional warga dalam beragama dan berkeyakinan. Penyelesaian kasus kasus tersebut, kata Beka, harus didasarkan pada pemenuhan hak konstitusi dan bukan didasarkan pada harmoni. Beka berpendapat semua kebijakan diskriminatif yang berpotensi melanggar HAM termasuk Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat…